Raul Prebisch: Mazhab imoperialisme non-Marxis

            Imperialisme merupakan suatu bentuk penjajahan negara-negara maju terhadap negara berkembang untuk mencari dan memenfaatkan sumberdaya yang ada pada negara tersebut demi kepentingan negara yang menjajah.Imperialisme sangat tidak bisa dipisahkan dengan adanya teori ketergantungan(dependency theory). Kemunculan teori dependensia tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-politik yang khas, terkait dengan dinamika ekonomi-politik yang berlangsung dalam berbagai wilayah dunia ketiga pasca kemerdekaan. Sebelum menguraikan secara panjang lebar tentang teori dependensia dalam menganalisis hubungan antara negara-negara maju dan berkembang dalam sistem kapitalisme internasional, maka penting untuk memahami terlebih dahulu konteks sosial kelahiran teori dependensia. Setidaknya ada tiga hal penting yang melatari kehadiran teori ketergantungan sebagai analisis terhadap relasi yang terbangun antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Pertama, kondisi neo-kolonialisme di negara-negara dunia ketiga yang memperoleh kemerdekaan pada paruh awal abad ke-20. Kedua, pengalaman modernisasi yang tengah berlangsung di dunia ketiga. Ketiga, berlangsungnya revolusi-revolusi sosialis di berbagai negara-negara dunia ketiga seperti revolusi sosial dan perlawanan Vietcong terhadap Amerika dibawah pimpinan Ho Chi Minh di Vietnam, revolusi komunis China di bawah pimpinan Mao Tze Tung dan khususnya revolusi marxis Kuba dibawah pimpinan Fidel Castro dan Ernesto “Che” Guevara.

                     Argumentasi utama dari perspektif neo-kolonialisme dan imperialisme adalah bahwa independensi secara politis dari negara-negara baru tidak memberikan pengaruh signifikan ketika hubungan ketergantungan secara ekonomi masih berlanjut antara negara-negara imperialis Barat dengan negara-negara baru Dunia Ketiga.

                     Mengingat bahwa formasi ekonomi imperialisme masih berlangsung dengan menempatkan masyarakat Dunia Ketiga sebagai korban dari dominasi politik, sosial dan ekonomi yang berlangsung secara halus. Pada kenyataannya pusat-pusat Metropolis di Barat masih menguasai sumber daya ekonomi negara-negara baru, sehingga negara-negara Barat tersebut masih memegang kontrol terhadap negara-negara dunia ketiga. Kemunculan teori dependensia juga tidak dapat dilepaskan dari kritik kalangan intelektual dunia ketiga terhadap dominasi wacana modernisasi sebagai model bagi perubahan sosial di negara-negara dunia ketiga. Para pemikir teori ketergantungan mengkritik asumsi dari pendekatan modernisasi yang melihat bahwa kondisi keterbelakangan yang dialami oleh negara-negara dunia ketiga adalah akibat terisolasinya negara-negara baru tersebut dari struktur kapitalisme global.

                     Salah satu pelopor awal pendekatan teori ketergantungan adalah Raul Prebisch salah seorang ekonom Amerika Latin yang memimpin mazhab ECLA. (Economic Commision for Latin America) pada tahun 1940-an. Prebish membangun tesis ketergantungannya dengan menolak hukum keunggulan komparatif antara bangsa-bangsa sebagai basis dari mekanisme pembagian kerja internasional. Menurut Prebisch bahwa dalam relasi ekonomi antara negara-negara maju sebagai negara industri dan negara-negara berkembang sebagai eksportir bahan-bahan mentah, maka fihak negara-negara berkembang sebagai negara pinggiran selalu menjadi pecundang. Seperti halnya yang berlangsung dalam praktek imperialisme, pada kenyataannya hukum keunggulan komparatif ketika diterapkan dalam konteks relasi ekonomi antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang telah memperkuat ketergantungan negara-negara berkembang sebagai wilayah pinggiran terhadap negara-negara maju sebagai pusat. Dalam kondisi demikian keuntungan ekonomi selalu diperoleh oleh negara-negara industri yang menyerap bahan-bahan mentah dan mengolahnya serta menempatkan negara-negara berkembang sebagai pasar dari produksi yang dihasilkan oleh negara-negara maju. Pandangan ini senada dengan tesis yang dikemukakan oleh Paul Baran bahwa daerah-daerah pinggiran atau satelit secara sistematis dibuat terbelakang oleh daerah-daerah Pusat atau Metropolis melalui penyerapan surplus ekonomi yang sebenanya dapat digunakan untuk mendorong investasi ekonomi domestic maupun daya beli dan tingkat konsumsi nasional.

                     Dengan demikian pandangan  menurut Prebisch,adanya teori pembagian kerja secara internasional yang didasarkan pada teori keunggulan komparatif,membuat negara-negara di dunia melakukan spesialisasi produksinya.Oleh karena itu negara-negara di dunia dibagi menjadi dua kelompok.Negara-negara pusat yang menghasilkan barang-barang industri dan negara-negara pinggiran yang memproduksi barang-barang pertanian.Secara terstruktur pandangan Prebisch tentang imperialisme dilatarbelakangi oleh:pertama,kritiknya terhadap perdagangan internasional yang bebas,kedua,hambatan industrialisasi,dan karena itu juga hambatan terhadap pembangunan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal.Ini berbeda dengan teori modernisasi yang beranggapan bahwa hambatan berasal dari faktor-faktor internal negara tersebut.Untuk itu Prebisch beranggapan bahwa negara-negara yang terbelakang harus melakukan industrialisasi bila mau membangun dirinya sendiri.Industri ini dimulai dengan industri subtitusi impor.Barang-barang industri yang tadinya diimpor harus diproduksi dalam negeri.

            Strategi industri substitusi import memiliki implikasi secara ekonomi-politik. Secara ekonomi dengan membangun industri yang dapat menggantikan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap import dari negara-negara maju maka strategi ini dapat mereduksi ketergantungan negara-negara pinggiran terhadap metropolis dengan tidak lagi menempatkan negara-negara berkembang semata-mata sebagai pasar dari produk negara-negara industrial maju. Pada gilirannya setelah memutus rantai ketergantungan dengan negara-negara metropolis, penguatan kebijakan ekonomi berbasis industri substitusi import ini dapat mendorong keuntungan ekonomi untuk perluasan investasi dan penguatan daya beli masyarakat. Strategi industrialisasi substitusi import dapat berjalan dengan ditopang oleh proteksi ekonomi, intervensi negara yang kuat dan perencanaan ekonomi negara agar capital diarahkan untuk menopang industri domestik.Strategi industri berbasis substitusi import ini menurut para pendukungnya memiliki dimensi politis, disamping memutus ketergantungan terhadap perdagangan internasional dan menciptakan kontrol terhadap perekenomian domestik. Secara sosiologis proses industrialisasi yang berlangsung di negara-negara berkembang akan melemahkan tatanan masyarakat tradisional. Bagi pendukung strategi substitusi import yang diterapkan di negara-negara berkembang khususnya di Amerika Latin dapat mengatasi problem ketimpangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

 Mengingat bahwa proses industrialisasi akan mengubah tatanan masyarakat feodalistik di negara-negara berkembang (terutama di Amerika Latin) dengan mereduksi pengaruh kekuasaan dari para oligarkhi tuan tanah tradisional. Proses pelemahan tatanan masyarakat tradisional inilah yang akan mengawali jalan menuju proses demokrasi. Strategi ini akan mendorong integrasi dari masa pedesaan dalam aktivitas utama ekonomi masyarakat. Ketika proses industrialisasi berjalan maka kesempatan dalam wilayah pekerjaan akan tercipta. Sementara itu problem pengangguran maupun ketidaktersediaan tanah akan terselesaikan saat pembangunan sector ekonomi diluar pertanian ikut berkembang. Integrasi wilayah ekonomi ini diharapkan tidak saja menciptakan stabilitas tapi juga dapat membangun iklim yang kondusif bagi terciptanya demokrasi. Negara akan mendapatkan legitimasi politik yang kuat seiring dengan berhasilnya proses industrialisasi dan kontribusinya terhadap pemerataan ekonomi, menguatnya tingkat kesejahteraan dan keadilan sosial  dan meluruhnya ketimpangan ekonomi di masyarakat. Sementara itu sentimen nasional semakin menguat terutama di kalangan masyarakat bawah. Integrasi politik yang didorong oleh keberhasilan industrialisasi ini merupakan kondisi baik bagi penciptaan masyarakat liberal demokratis.